Prinsip dasar hubuhan antara pajak dan akuntansi

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengertian tersebut ada beberapa komponen yang WAJIB Anda tahu yaitu:

  1. Pajak adalah Kontribusi Wajib Warga Negara
  2. Pajak bersifat MEMAKSA untuk setiap warga negara
  3. Dengan membayar pajak, Anda tidak akan mendapat imbalan langsung
  4. berdasarkan Undang-Undang

Untuk lebih memahami pengertian pajak berdasarkan undang-undang, akan saya jelaskan lebih mendetail terkait dengan komponen-komponen yang terkandung dalam pajak.

Kontribusi Wajib Warga Negara

Yang dimaksud dengan kontribusi wajib warga negara adalah setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun dalam UU KUP juga sudah dijelaskan, walaupun pajak merupakan kontribusi wajib seluruh warga negara, namun hal itu hanya berlaku untuk yang memenuhi syarat subjektif dan objektif. Lalu siapa yang memenuhi syarat subjektif dan objektif itu? Secara sederhana dapat saya jelaskan, siapa saja yang telah memiliki penghasilan (PTKP) lebih dari Rp 3.000.000 per bulan atau orang yang memiliki usaha. Jadi jika Anda adalah karyawan baik swasta ataupun pemerintah dengan total penghasilan lebih dari 2 juta, maka Anda berkewajiban membayar pajak, dan jika Anda adalah wirausaha maka setiap penghasilan Anda akan dikenakan pajak sebesar 1% dari bruto (berdasarkan PP 46 tahun 2013).

Pajak Bersifat Memaksa

Memaksa di sini berarti bahwa jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif, maka Anda wajib untuk membayar pajak Anda. Dalam undang-undang pajak juga sudah dijelakan bahwa jika Anda dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya Anda bayarkan, maka ada sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

Tidak mendapat Imbalan secara Langsung

Pajak berbeda dengan retribusi. Jika Anda pernah membayar uang parkir, itu adalah salah satu bentuk dari retribusi. Ketika Anda mendapat manfaat parkir, maka Anda harus membayar sejumlah uang, itulah retribusi. Namun pajak tidak seperti itu. Pajak adalah salah satu sarana pemerataan pendapatan bagi warga negara. Jadi ketika Anda membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat dari pajak yang Anda bayar. Namun yang Anda dapatkan dapat berupa Subsidi BBM, perbaikan jalan raya di daerah Anda, Fasilitas kesahan gratis bagi keluarga Anda, Beasiswa Pendidikan bagi anak Anda, dan lain-lain.

Telah kita ketahui bersama dalam penjelasan sebelumnya, bahwa tujuan laporan keuangan ialah menyajikan informasi keuangan kepada para pengguna laporan sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan.

Sedangkan dalam peraturan perpajakan dalam pasal 4 ayat (4) Undang-Undang KUP menegaskan bahwa pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang diwajibkan melakukan pembukuan (biasanya perusahaan), harus dilengkapi dengan laporan keuangan. Disinilah titik temu laporan keuangan perusahaan (akuntansi) sangat terkait dengan kebutuhan perpajakan, karena tujuan utama dalam akuntansi pajak, adalah menyajikan informasi sebagai bahan dasar pengenaan pajak terhutang.

Sama-sama menyajikan informasi, namun dalam laporan keuangan perpajakan (fiskal) lebih spesifik digunakan untuk menentukan jumlah pajak terhutang. Maka sesungguhnya prinsip-prinsip dasar akuntansi dapat diterapkan dalam prinsip akuntansi pajak, walaupun pembentukan keduanya tidak berasal dari sebab yang sama.

Pada dasarnya akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

Sedangkan akuntansi walaupun umumnya bertujuan untuk mengetahui laba rugi (komersial), namun prinsip dasarnya tetap bersifat netral (tidak memihak) terhadap produk-produk yang dihasilkan akuntansi. Oleh karena prinsip dasar akuntansi yang netral, maka prinsip tersebut bisa diterapkan dan berlaku juga bagi akuntansi pajak, namun dengan karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan fiskal yang berbeda.

Berikut ini adalah prinsip-prinsip akuntansi yang tercantum dalam Standar Akuntansi Keuangan.

  1. Cost Principle

Prinsip biaya (cost principle) atau bisa disebut juga dengan istilah biaya historis (historical cost). Maksud dari prinsip biaya adalah dasar penilaian untuk mencatat perolehan barang, jasa harga pokok, biaya, maupun ekuitas, sehingga yang paling pokok adalah penilaian yang didasarkan harga pertukaran pada tanggal perolehan.

  1. Revenue Principle

Prinisip pendapatan (revenue principle) adalah prinsip yang lebih menjelaskan tentang sifat dan komponen, pegukuran, maupun pengakuan pendapatan sebagai salah satu komponen penyusunan laporan laba rugi.

  1. Matching Principle

Prinsip dasar pemadanan atau penandingan (matching) adalah prinsip yang menjelaskan masalah pengaturan pembebanan biaya pada periode yang sama dengan periode pengakuan hasil. Hasil nantinya akan diakui pada periode dasar pengakuan hasil, sedangkan biayanya dibebankan sesuai periode tersebut.

  1. Objective Principle

Masalah objektivitas mempunyai penafsiran yang berbeda. Contohnya pada objektivitas sebagai realitas yang disampaikan pihak ketiga yang independen (semisal laporan rekening koran dari bank), objektivitas dianggap sebagai hasil konsesus kelompok yang mengukur ataupun objektivitas diukur dengan penentuan batas atau limit tertentu.

  1. Consistensy Principle

Dalam prinsip konsistensi (consistency principle), prosedur dan metode akuntansi yang sama harus diimplementasikan dalam periode yang bersangkutan, sehingga peristiwa ekonomis yang sejenis akan dicatat dan dilaporkan secara konsisten.

Oleh sebab itulah, laporan keuangan berupa informasi mengenai keuntungan, kerugian dll. akan bisa diperbandingkan dari tahun ke tahun. Konsistensi juga bertujuan agar catatan keuangan perusahaan tetap akurat dan koheren di mata kreditur dan investor.

Contoh konsistensi dalam prinsip akuntansi seperti penggunaan metode FIFO untuk mengukur persediaan yang sama dalam beberapa periode fiskal.

  1. Disclosure Principle

Prinsip pengungkapan penuh (full disclosure) mewajibkan laporan keuangan dibentuk dan disajikan dari peristiwa ekonomi yang memengaruhi perusahaan dalam suatu periode.

Laporan keuangan diharapkan cukup informatif dan secara penuh, sehingga para pengguna laporan keuangan bisa memperoleh manfaat dari informasi keuangan tersebut

Prinsip pengungkapan penuh ini mensaratkan penyajian keuangan tersebut haruslah lengkap, jujur (fair), dan memadai. Mencakup informasi minimal yang memang harus disajikan dalam laporan.

  1. Conservatism Principle

Disebutkan bahwa prinsip ini adalah bentuk pengecualian, karena prinsip konservatisme (conservatism principle) umumnya digunakan untuk hal yang bersifat tidak menentu atau di dalam kondisi ketidakpastian.

Prinsip ini bertujuan menjaga para stakeholder suatu perusahaan agar tidak terlalu optimis, dengan diingatkan kondisi ketidakpastian. Selain itu para kreditor juga akan merasa terjamin dengan pembagian aktiva perusahaan sebagai dividen.

Perlu diingat juga bahwa konservatisme dalam akuntansi bukan merupakan suatu postulat dan juga bukan merupakan kendala (constraint).

Contoh penerapan konservatisme adalah penyajian persediaan pada nilai terendah antara harga perolehan dan harga pasar atau yang disebut lower of cost or market (LOCOM). Sedangkan untuk liabilities dan expenses harus disajikan atau dilaporkan dengan nilai tertinggi.

  1. Materiality Principle

Sama halnya dengan prinsip konservatisme, prinsip materialitas juga termasuk pengecualian. Kelompok Accountants International study Group mengartikan materialiatas sebagai “persoalan pertimbangan profesional penting.”

Pos-pos tertentu harus dianggap material bila pengetahuan tertentu dianggap secara wajar menimbulkan pengaruh bagi pengguna laporan keuangan.

Merujuk pernyataan APB No.4, prinsip materialitas mengandung arti bahwa laporan keuangan hanya menyangkut informasi yang dianggap penting (material) dalam memengaruhi penilaian.

Pada tahap selanjutnya, prinsip dasar akuntansi di atas dikembangkan untuk akuntansi pajak. Akuntansi pajak berawal dari prinsip dasar akuntansi, lalu berlanjut dengan prinsip dasar akuntansi yang sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *