Apa Itu Inklusi Keuangan dan Dampak Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan perubahan pola pikir para agen ekonomi terhadap cara melihat uang dan keuntungan. Pada pola pikir yang lama saat orang melihat uang, hal yang ada di benak mereka adalah bagaimana cara mendapatkan keuntungan sebesar besarnya. Hal ini membuat jurang perbedaan antara si miskin dan si kaya menjadi semakin lebar. Dengan pola pikir inklusi keuangan hal yang diharapkan berubah adalah para pelaku ekonomi menjadi lebih tanggap bahwa keuntungan adalah saat para pelaku ekonomi di sekitar menjadi ikut sejahtera dan jurang kemiskinan semakin menyempit.

Oleh karena itu pemerintah juga saat ini sering mempromosikan kegiatan mikro ekonomi menjadi lebih aktif, pasar persaingan sempurna, usaha yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dikuasai pemerintah.  Agar tiap orang dapat mencapai kesejahteraan dengan lebih cepat dan merata. Pada dasarnya, kebijakan keuangan inklusif adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (financial service deepening) yang ditujukan kepada masyarakat in the bottom of the pyramid untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman (keeping), transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi. Hal ini dilakukan tidak saja menyediakan produk dengan cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan berbagai aspek.

Keberhasilan pembangunan ditandai dengan terciptanya suatu sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan.

Hanya saja industri keuangan yang berkembang sangat pesat belum tentu disertai dengan akses ke keuangan yang memadai. Padahal, akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian.

Survei Bank Dunia (2010) menunjukkan hanya 49 persen rumah tangga Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Hal serupa ditemukan Bank Indonesia dalam Survei Neraca Rumah Tangga (2011) yang menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang menabung di lembaga keuangan formal dan non lembaga keuangan sebesar 48 persen. Dengan demikian masyarakat yang tidak memiliki tabungan sama sekali baik di bank maupun di lembaga keuangan non bank masih relatif sangat tinggi yaitu 52 persen. Kedua survei tersebut saling menguatkan dan mendukung bahwa akses keuangan masyarakat Indonesia ke lembaga keuangan formal dan non formal masih relatif rendah sehingga penduduk Indonesia yang memiliki akses yang terbatas terhadap sistem jasa keuangan masih perlu ditingkatkan.

Namun demikian dengan segala permasalahan tersebut di atas, diantara negara berkembang lainnya, akses masyarakat kepada layanan keuangan di Indonesia tergolong moderat. Tingkat akses penduduk Indonesia pada layanan keuangan lebih besar dari dua emerging giants India dan Cina, dan hanya sedikit di bawah Thailand, Malaysia, bahkan Korea Selatan. Artinya, masih ada ruang untuk membuat sistem keuangan lebih inklusif dan meraih keuntungan sosial yang lebih besar. Akses terhadap layanan jasa keuangan tersebut merupakan permasalahan kompleks yang menyangkut sisi masyarakat sebagai konsumen dan sisi lembaga keuangan sebagai produsen. Hal ini memerlukan perumusan pendekatan multi dimensional dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan.

Kegiatan inklusi keuangan  menjadi salah satu agenda penting dalam dunia internasional. Forum internasional seperti G20, APEC, AFI, OECD dan ASEAN secara intensif melakukan pembahasan mengenai keuangan inklusif. Selain itu, keuangan inklusif juga telah masuk dalam prioritas pemerintah Indonesia. Pada bulan Juni 2012, Bank Indonesia bekerjasama dengan Sekretariat Wakil Presiden – Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Kebijakan Fiskal – Kementerian Keuangan mengeluarkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Strategi ini berisi kerangka kerja, implementasi dan langkah kedepan pelaksanaan keuangan inklusif.

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, perbankan berperan besar untuk menjadi motor penggerak kegiatan keuangan inklusif mengingat perbankan Indonesia memiliki share kegiatan keuangan sampai dengan 80 persen. Namun demikian keterlibatan dalam keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga Pemerintah dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Keuangan inklusif ini merupakan strategi pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Melalui strategi nasional keuangan inklusif diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta Berdasarkan studi terdahulu menunjukkan inklusi keuangan terbukti mempunyai dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian saat ini mulai bermunculan studi yang menganalisis bagaimana inklusi keuangan dapat memengaruhi transmisi kebijakan moneter. Menggunakan Index of Financial Inclusion (IFI) yang dikembangkan oleh Sarma (2008), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak inklusi keuangan terhadap kebijakan moneter. Penelitian ini menggunakan pendekatan GMM untuk menganalisis data panel dinamis dengan periode 2008-2013 dari 37 negara di dunia yang dikelompokkan berdasarkan empat kategori tingkat pendapatan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa peningkatan inklusi keuangan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dengan cara mereduksi tingkat inflasi. Kemudian ditemukan pengaruh yang kuat dari inklusi keuangan terhadap efektivitas kebijakan moneter pada negara yang memiliki tingkat inklusi keuangan sedang dan tinggi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *